Jumat 24 Juli 2026, setelah diperiksa lebih dari 10 jam, mantan jampidsus Febrie Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Saat turun dari mobil tahanan, Febrie tampak tidak mengenakan rompi tahanan maupun borgol. Hal ini jauh berbeda dengan tersangka Don Ritto yang sudah lebih dahulu diproses. Sejumlah kalangan menyoroti perbedaan perlakuan ini. Mulai dari proses pemeriksaan yang terkesan sembunyi-sembunyi, hingga penetapan tersangka yang dianggap terlalu lama, padahal barang bukti sudah lebih dari dua. Lalu benarkah ada perbedaan perlakuan antara mantan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dengan tersangka lainnya? Apakah perbedaan juga terjadi dalam proses hukumnya?

Kuasa hukum Eks Jampidsus, Hotman Paris Hutapea, dalam keterangan persnya membawa nama Presiden Prabowo Subianto untuk membela kliennya. Hotman meyakini dan menyatakan bahwa kliennya dikriminalisasiPernyataan ini dijawab istana. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi membantah klaim Hotman terkait pemeriksaan eks jampidsus yang harus seizin Presiden Prabowo Subianto. Lalu benarkah ada intervensi Presiden dalam kasus ini?

Pengalihan penyidikan kasus yang menyeret mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah, dinilai sejumlah kalangan menyalahi ketentuan hukum acara pidana.Lalu, sejauh mana independensi dan keterbukaan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini?Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum: "Tangani Kasus Eks Jampidsus, Kenapa Kejagung Bukan KPK?"

Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut terseret dalam kasus OTT KPK terhadap Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Meski Menhut mengatakan amplop sudah dikembalikan jauh sebelum OTT, tapi muncul pertanyaan: Apa isi amplop dan apakah ini bentuk suap atau gratifikasi?

Lima orang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat Pelatihan Dasar Kemiliteran atau Lasarmil di sejumlah daerah. Di tengah rencana pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi, pola latihan ini pun menuai pro dan kontra. Bagaimana Menteri Koperasi menjawab berbagai tantangan dan pertanyaan masyarakat tentang nasib Koperasi Desa Merah Putih?

Kasus dugaan korupsi program MBG menuai sorotan. Hal iniseolah membuktikan kecurigaan publik bahwa program ini dijalankan secara serampangan dan minim pengawasan. Pemerintah pun berjanji akan melakukan pembenahan. Namun, muncul desakan agar program ini dihentikan terkait besarnya anggaran serta pergantian pucuk pimpinan yang dirasa sama saja. Jadi, MBG harus dihentikan atau dilanjutkan?

Perangkulan aktivis oleh pemerintah menuai polemik. Senin lalu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Banyak pihak menilai langkah ini membuat demokrasi makin pincang karena makin sedikit pilar penyeimbang. Lantas, apakah perangkulan aktivis memang untuk pembungkaman sipil?

Pro-kontra intensitas kunjungan luar negeri Presiden PrabowoSubianto di tengah terus melemahnya nilai tukar rupiah dan melebarnya defisit anggaran semakin meruncing. Kepekaan presiden atas kondisi ekonomi dalam negeri dipertanyakan.Bagaimana masyarakat sipil merespons ini? Mengapa seperti tidak ada kegelisahan atas kondisi saat ini?

Awal Juni mendatang, Presiden RI ke-7 Joko Widodo berencana blusukan atau berkunjung keliling Indonesia. Posisi Jokowi yang banyak disebut masih berperan sebagai kekuatan penyeimbang di luar struktur formal, ditambah posisi Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, menjadi menarik untuk dicermati. Lantas, ada apa di balik rencana blusukan Jokowi?

Penangkapan dan penyanderaan sejumlah Warga Negara Indonesia oleh Tentara Israel menyita perhatian publik. Pemerintah didesak segera gerak cepat memberikan perlindungan dan membebaskan para sandera. Kasus ini juga membuat publik kembali mempertanyakan keanggotaan Indonesia di BOP. Lalu, apa langkah yang akan dilakukan guna membebaskan para WNI yang disandera?