Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. Dari RUU Perampasan Aset hingga perbaikan kondisi negara, jadi isu yang disuarakan. Namun, beberapa kendala terjadi. Mulai dari rekening yg diblokir hingga sejumlah bis yang dibatalkan pemesanannya. Lalu bagaimana memastikan hak warga negara untuk bersuara dan berdemokrasi tetap terlaksana dan pemerintah bisa menerima asprirasi dengan baik?

Perayaan HUT ke-81 RI diwarnai dengan gejolak yang terjadi di Aceh dan Papua. Kedua kejadian ini bisa dibaca sebagai peringatan tentang hubungan pusat dan daerah yang tidak baik-baik saja. Dalam dua tahun terakhir, daerah mengeluhkan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintahan daerah. Ini berdampak pada banyak hal, mulai dari kesulitan membayar gaji pegawai hingga menjalankan berbagai program yang telah dijanjikan kepada rakyat. Menteri Keuangan kemudian menetapkan anggaran TKD sekitar 5 persen untuk tahun 2027 dan keuangannya akan terus dimonitor tiap bulannya.Benarkah memastikan otonomi daerah dan desentralisasi terus berjalan di tengah anggaran yang tidak menentu?

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kubu Febrie menilai langkah penegak hukum tergesa-gesa dan mengabaikan KUHAP, sehingga meminta hakim tunggal membatalkan status tersangka, membebaskannya dari tahanan, serta menghentikan penyidikan perkara tersebut.Mungkinkah gugatan dikabulkan? Lalu bagaimana penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat eks jampidsus Febrie Adriansyah?

Munculnya pagar-pagar tinggi yang mengelilingi sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Banyak yang mengaitkannya dengan isu akan adanya aksi unjuk rasa besar maupun potensi kerusuhan pada bulan Agustus.Namun, benarkah pemasangan pagar tersebut berkaitan dengan isu tersebut? Ataukah hanya merupakan langkah antisipasi dan pengamanan yang dilakukan masing-masing pengelola?

Jumat 24 Juli 2026, setelah diperiksa lebih dari 10 jam, mantan jampidsus Febrie Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Saat turun dari mobil tahanan, Febrie tampak tidak mengenakan rompi tahanan maupun borgol. Hal ini jauh berbeda dengan tersangka Don Ritto yang sudah lebih dahulu diproses. Sejumlah kalangan menyoroti perbedaan perlakuan ini. Mulai dari proses pemeriksaan yang terkesan sembunyi-sembunyi, hingga penetapan tersangka yang dianggap terlalu lama, padahal barang bukti sudah lebih dari dua. Lalu benarkah ada perbedaan perlakuan antara mantan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dengan tersangka lainnya? Apakah perbedaan juga terjadi dalam proses hukumnya?

Kuasa hukum Eks Jampidsus, Hotman Paris Hutapea, dalam keterangan persnya membawa nama Presiden Prabowo Subianto untuk membela kliennya. Hotman meyakini dan menyatakan bahwa kliennya dikriminalisasiPernyataan ini dijawab istana. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi membantah klaim Hotman terkait pemeriksaan eks jampidsus yang harus seizin Presiden Prabowo Subianto. Lalu benarkah ada intervensi Presiden dalam kasus ini?

Pengalihan penyidikan kasus yang menyeret mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah, dinilai sejumlah kalangan menyalahi ketentuan hukum acara pidana.Lalu, sejauh mana independensi dan keterbukaan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini?Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum: "Tangani Kasus Eks Jampidsus, Kenapa Kejagung Bukan KPK?"

Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut terseret dalam kasus OTT KPK terhadap Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Meski Menhut mengatakan amplop sudah dikembalikan jauh sebelum OTT, tapi muncul pertanyaan: Apa isi amplop dan apakah ini bentuk suap atau gratifikasi?

Lima orang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat Pelatihan Dasar Kemiliteran atau Lasarmil di sejumlah daerah. Di tengah rencana pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi, pola latihan ini pun menuai pro dan kontra. Bagaimana Menteri Koperasi menjawab berbagai tantangan dan pertanyaan masyarakat tentang nasib Koperasi Desa Merah Putih?

Kasus dugaan korupsi program MBG menuai sorotan. Hal iniseolah membuktikan kecurigaan publik bahwa program ini dijalankan secara serampangan dan minim pengawasan. Pemerintah pun berjanji akan melakukan pembenahan. Namun, muncul desakan agar program ini dihentikan terkait besarnya anggaran serta pergantian pucuk pimpinan yang dirasa sama saja. Jadi, MBG harus dihentikan atau dilanjutkan?