Keterlambatan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPU-Bawaslu 2027–2032 yang melewati tenggat undang-undang memicu kekhawatiran publik. Proses yang terburu-buru berisiko mengabaikan rekam jejak integritas calon, memampatkan uji kelayakan di DPR, hingga mengancam kekosongan kepemimpinan (vacuum of power). Di sisi lain, DPR terkesan menunda demi menunggu Revisi UU Pemilu yang baru. Bagaimana mitigasi yang harus diambil jika RUU Pemilu justru deadlock?

Simak analisanya bersama Asrudin Azwar, Direktur Eksekutif Suara Politik Publik.