Dugaan makar dalam kasus penyadapan menjadi sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah penetapan tersangka dalam perkara ini murni didasarkan pada proses dan penegakan hukum, atau justru ada kepentingan politik di baliknya?Di tengah dinamika politik nasional, tudingan makar bukan perkara ringan. Apalagi, kasus ini turut menyeret sejumlah nama dan memunculkan spekulasi mengenai motif serta arah penanganannya.Lantas, sejauh mana unsur pidana makar dapat dibuktikan dalam kasus penyadapan ini? Bagaimana membedakan proses hukum yang objektif dengan dugaan kriminalisasi atau kepentingan politik?Kita akan membahas lebih jauh, apakah kasus ini benar-benar murni persoalan hukum atau justru menjadi bagian dari pertarungan politik di balik layar.TALK :: Pakar Hukum Pidana sekaligus Dosen Fakultas Hukum UNDIP, Gaza Carumna Iskadrenda & Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun Negeri, Dr. Emrus Sihombing

Punya banyak aktivitas, minat, dan pekerjaan sekaligus sering dianggap sebagai keunggulan generasi masa kini. Namun, benarkah multitasking membuat kita lebih produktif? Dalam program Visi Generasi Kini (V-Gen) Radio Elshinta, Martha Melita, CEO Mulia Box, berbagi pengalaman dan strategi mengelola banyak peran tanpa kehilangan fokus. Martha membahas pentingnya mengenali karakter diri, menerapkan time blocking, menentukan prioritas, hingga menggunakan prinsip Pareto 80:20 untuk membagi waktu antara pekerjaan utama dan side hustle. Bagaimana cara mengelola banyak potensi tanpa terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif? Kapan harus mengambil peluang dan kapan perlu berani mengatakan tidak? Simak perbincangan lengkapnya bersama Radio Elshinta!

Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah mencuatnya kasus penyadapan yang turut memunculkan pembicaraan mengenai konsolidasi partai politik dalam koalisi pemerintahan.Wacana konsolidasi ini menarik untuk dicermati. Apakah sekadar menjadi upaya memperkuat komunikasi dan soliditas antarpartai pendukung pemerintah, atau justru menjadi bagian dari penataan ulang peta kekuatan politik di dalam koalisi?Di tengah situasi tersebut, muncul sejumlah pertanyaan. Bagaimana kasus penyadapan memengaruhi hubungan antarpartai politik? Apakah ada kepentingan politik tertentu yang mendorong perlunya konsolidasi? Lalu, bagaimana posisi masing-masing partai dalam menjaga hubungan dengan pemerintah?Konsolidasi politik tentu bukan hal baru dalam dinamika pemerintahan. Namun, momentum dan latar belakang kemunculannya menjadi penting untuk melihat arah hubungan antarpartai ke depan.Lantas, kemana arah konsolidasi partai-partai koalisi pasca mencuatnya kasus penyadapan? Apakah akan memperkuat soliditas koalisi atau justru membuka babak baru dalam konfigurasi politik nasional?TALK :: Analis Komunikasi Politik, Universitas Nasional, Dr. Irfan Fauzi & Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Bersama Narasumber : 1. Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya - Prof Sholehuddin2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT - Shohibul Anshor Siregar

Bersama Narasumber : 1. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarumanagara (Untar) - Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang - Hermawan Pancasiwi

Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Ring 1 Istana—yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi menggunakan instrumen Lawful Interception Management System (LIMS)—mengguncang panggung politik nasional. Meski Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tindakan ini tidak terkait dengan tindak pidana makar dan bersifat pribadi ketimbang kelembagaan, persoalan ini tetap memicu tanda tanya besar mengenai kerentanan pengamanan kepala negara.Bersama Arlan Siddha, S.IP., MA (Dosen Ilmu Politik Pemerintahan & Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani), episode ini membedah dimensi politik, hukum, dan potensi krisis konstitusional dari skandal penyadapan tingkat tinggi ini.

Penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Ring 1 Istana; Presiden RI Prabowo Subianto dan Seskab Teddy Indra Wijaya, menjadi sorotan publik. Penyalahgunaan sistem intelijen negara Lawful Interception Management System (LIMS) ini mengundang pertanyaan mendasar mengenai keamanan informasi vital negara.Bersama Ridwan Habib (Pemerhati Intelijen), dialog ini menguliti secara mendalam implikasi keamanan nasional dari kasus high-level state crime ini, kerentanan tata kelola teknologi intelijen negara, serta langkah konkret yang harus diambil pemerintah untuk memperketat pengawasan instrumen intelijen agar tidak disalahgunakan oleh pemegang kewenangan.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret tiga orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri, memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya pihak yang berada di balik perkara ini.Penetapan tersangka tersebut menjadi awal dari upaya mengungkap lebih jauh dugaan penyadapan, mulai dari siapa yang memerintahkan, bagaimana prosesnya dilakukan, hingga apa tujuan di balik tindakan tersebut.Lantas, siapa sosok yang diduga menjadi dalang? Sejauh mana penyidik dapat menelusuri keterlibatan pihak lain? Dan bagaimana memastikan pengusutan kasus ini berjalan transparan serta berdasarkan bukti hukum?TALK :: Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba & Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini dinilai publik seperti menghadapi berbagai tekanan politik dan hukum sendirian. Sebagian besar partai koalisi pendukung terkesan pasif dan membiarkan Pemimpin Muda ini menghadapi badai ini sendirian. Fakta bahwa dukungan awal dilihat sebagai pragmatisme transaksional.Narasumber : Peneliti di Pusat Riset Politik - Badan Riset & Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Wasisto Raharjo Jati

Pencopotan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena dan sejumlah anggotanya buntut penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an memicu sorotan tajam publik. Langkah cepat Polri memberikan sanksi administratif ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana sebenarnya batasan pertanggungjawaban pidana komando (command responsibility) diterapkan dalam kasus ini?