Pembentukan Board of Peace atau BoP oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam World Economic Forum di Davos, 22 Januari 2026, menyita perhatian dunia internasional. Keterlibatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah satu anggota lembaga tersebut memunculkan kontroversi.

BoP dinilai tidak merepresentasikan pihak-pihak yang terdampak langsung, khususnya bangsa Palestina, serta dianggap menyimpang dari semangat dan substansi resolusi Dewan Keamanan PBB. Polemik ini memunculkan pertanyaan mengenai arah diplomasi Indonesia dan posisi pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Bagaimana seharusnya pemerintah mengambil peran strategis dalam situasi ini?

Simak ulasannya bersama Wakil Ketua Dewan Eksekutif ICWA, Bagas Hapsoro.