Maraknya OTT kepala daerah tak lepas dari tingginya biaya politik. Sejak pencalonan hingga kampanye, ongkos besar kerap mendorong praktik korupsi demi balik modal. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, banyak kasus bermula dari suap perizinan dan proyek.

Solusinya, perlu transparansi pendanaan politik, pembatasan biaya kampanye, serta penguatan peran partai dalam kaderisasi dan pengawasan. Tanpa perbaikan sistem, OTT akan terus berulang.

Talk:

- Mantan Ketua Panwaslu Jakarta, Pengamat Pemilu, Ramdansyah

- Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik/Komunikolog Indonesia, Dr. Emrus Sihombing