Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sistem peradilan Indonesia dengan diberlakukannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru secara serentak mulai 2 Januari 2026. Perubahan ini menandai transisi besar dari hukum warisan kolonial menuju sistem hukum nasional yang mengedepankan keadilan restoratif.
Ada pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat menghukum (retributif) menjadi hukum yang memulihkan (restoratif). Namun, di balik optimisme pemerintah yang telah merampungkan berbagai Peraturan Pelaksana (PP), muncul pertanyaan krusial di tengah masyarakat dan praktisi hukum: Sudah siapkah Indonesia?