Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang pada rapat paripurna, 18 November lalu. UU KUHAP yang baru ini diharapkan membawa pembaruan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pengesahan regulasi ini tidak akan menimbulkan kekosongan hukum, karena seluruh ketentuan yang membutuhkan aturan pelaksana masih memiliki dasar yang berlaku. Lalu, bagaimana implementasi UU KUHAP ke depan dan apa tantangan yang harus diantisipasi? Simak penjelasan Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro.