Wacana keterlibatan Warga Negara Asing di pucuk pimpinan BUMN kembali memantik perdebatan. Pemerintah menegaskan, kebijakan ini bukan karena lemahnya SDM dalam negeri, melainkan strategi untuk memperluas akses terhadap kompetensi dan standar global.

Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal potensi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

Langkah ini dipandang sebagian pihak sebagai upaya memperkuat daya saing BUMN, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana kedaulatan negara bisa tetap terjaga?

Talk:

- Fungsionaris Kadin Indonesia, yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod

- Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim