Untuk kedua kalinya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal syarat pendidikan capres-cawapres minimal S-1. Putusan ini menegaskan bahwa aturan tersebut masuk dalam ranah kebijakan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Apa dasar pertimbangan hakim MK hingga gugatan kembali ditolak?

Simak penjelasan Praktisi Hukum sekaligus Mantan Hakim Konstitusi periode 2003–2006, Maruarar Siahaan, yang mengulas dampak putusan, posisi hak warga negara, hingga bagaimana DPR dan pemerintah seharusnya merespons tuntutan rakyat terkait syarat pendidikan capres-cawapres.