Wacana perubahan status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan, menuai perhatian publik. Rencana muncul dalam pembahasan UU BUMN No.1 Tahun 2025 atas Perubahan Ketiga atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuka kemungkinan bahwa Kementerian BUMN bisa berubah menjadi badan, seiring masukan dari berbagai fraksi di DPR. Salah satu isu utama dalam revisi ini adalah soal rangkap jabatan, pengawasan, dan transparansi pengelolaan BUMN. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menargetkan revisi UU BUMN ini bisa selesai sebelum masa reses pada 3 Oktober 2025.

Apa sebenarnya dampak dari perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan?

Apakah ini akan memperkuat pengawasan, atau justru menimbulkan tantangan baru dalam tata kelola negara?

Wawancara bersama Pakar Hukum Tata Negara dari STIH IBLAM, Bapak Radian Syam.