Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota politik pada 2028, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

Namun, penggunaan istilah “ibu kota politik” menimbulkan polemik. Frasa tersebut dinilai rancu dan berpotensi membingungkan publik, karena berbeda dengan istilah ibu kota yang secara hukum dimaknai sebagai pusat pemerintahan. Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 21 Tahun 2023, khususnya Pasal 12 ayat (1), disebutkan secara jelas fungsi pusat pemerintahan—tanpa menyebut sama sekali istilah “ibu kota politik.”

Perbedaan istilah ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah istilah itu hanya sebatas narasi politik, ataukah mengandung konsekuensi hukum dan tata kelola pemerintahan ke depan?

Kini, sorotan tertuju kepada Komisi II DPR RI. Sejauh mana komisi yang membidangi urusan pemerintahan ini akan menindaklanjuti penyebutan “ibu kota politik” agar tidak menimbulkan kerancuan, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi publik terkait fungsi dan kedudukan IKN?