Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diputuskan untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025 sekaligus Prolegnas Prioritas 2026.

Banyak pihak menilai RUU Perampasan Aset sangat mendesak dibahas karena dinilai mampu meningkatkan pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang selama ini masih sangat minim.

Namun, Pembahasan RUU Perampasan Aset dibayangi kekhawatiran penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum nakal untuk memeras pejabat.

Mengawal proses pembahasan ruu perampasan aset yg sdh msk prolegnas 2025 agar tdk untungkan koruptor.

1. Pakar hukum pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum.,

2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro