Jakarta – Revisi Undang-Undang Haji 2025 resmi disahkan pemerintah. Salah satu poin utama adalah dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah RI sebagai lembaga yang kini bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam wawancara bersama Elshinta, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan penataan kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada jemaah.