Tuntutan 17+8 kepada 6 pihak termasuk anggota DPR menggema di media sosial dan menjadi sorotan publik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan sejumlah langkah yang telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Namun masyarakat tidak serta merta puas dengan sejumlah langkah yang masih sebatas daftar keputusan yang terdengar manis karena yang dibutuhkan adalah perubahan nyata.

Bagaimana menjawab dan merealisasikan tuntutan 17+8, usai pengumuman 6 poin keputusan DPR ?

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie,

2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar