Rapat paripurna DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menjadi UU. Revisi UU ini membawa sejumlah perubahan mendasar, mulai dari aspek kelembagaan hingga pengaturan teknis ibadah haji dan umrah. Diharakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan menjadi lebih berkualitas, transparan, dan menjawab kebutuhan jamaah Indonesia. Apa yang harus diperhatikan pemerintah pasca disahkannya UU tsb?

Wawancara bersama Hidayat Nurwahid - Wakil Ketua MPR-RI, Anggota Komisi VIII DPR-RI