Presiden Prabowo Subianto memberikan Abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta Amnesti pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Keduanya pun dibebaskan dari seluruh tuntutan tindak pidana. Hal ini merupakan hak prerogratif presiden, sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa presiden berhak memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Diketahui, Presiden Prabowo mengirim surat permohonan ke DPR untuk mendapat pertimbangan terkait usulan ini dan pada Kamis malam, 31 Juli 2025, DPR menyetujui surat tsb.Bagaimana mencermati urgensi dari abolisi dan amnesti yg diberikan pada 2 kasus ini?

Wawancara bersama Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) - Zaenur Rohman