Kebijakan pemerintah bisa mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun memunculkan kekhawatiran di Masyarakat. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh bentuk hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga hak pakai, tanpa pengecualian. Bagaimana mencermati kebijakan Pemerintah soal Lahan Kosong bersertifikat dan juga soal dokumen surat tanah AJB.. yang konon juga berpeluang dianggap tanah tak bertuan..?

Talk: Pakar Hukum PerTanahan Guru Besar Fakultas Hukum Pertanahan UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.