Sejumlah Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih ditunjuk sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak usahanya. Fenomena rangkap jabatan oleh para Wakil Menteri tersebut memicu polemik, apakah Wamen bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dengan dua tanggung jawab sekaligus.

Bagaimana melihat fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri yang juga duduk sebagai Komisaris BUMN? Apakah ini sehat secara etika publik?

Talk bersama Pengamat Kebijakan Publik, Andrinof Chaniago.