Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan empat operator telekomunikasi terkait penyadapan dan akses data, dikhawatirkan akan melanggar privasi masyarakat, dan penyalahgunaan wewenang. Pasalnya, legalitas kewenangan penyadapan Kejagung sebagaimana diatur pasal 30C huruf i UU Kejaksaan, dinilai belum menjadi payung hukum yang komprehensif, melainkan berada di wilayah abu-abu.

Namun bagaimana Kejasakaan Agung memastikan kewenangan penyadapan tersebut, murni untuk penegakan hukum?

Talk bersama Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Prof. Pujiyono Suwadi.