Mulai 2 Februari 2026, dokumen girik hingga letter C tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan tanah. Jika tidak segera diubah menjadi sertifikat, tanah tersebut bisa didaftarkan orang lain dan pemilik aslinya kehilangan haknya. Aturan ini mulai menimbulkan keresahan karena sosialisasi yang dianggap kurang masif, hingga biaya pengurusan yang tidak murah. Apakah aturan ini sudah adil dan berpihak pada semua golongan masyarakat?

Wawancara bersama Pakar Hukum Agraria Universitas Airlangga (Unair) Surabaya - Agus Sekarmadji