Pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada Empat perusahaan yang dicabut izinnya, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining. Sebelumnya Presiden telah menugaskan kementerian terkait untuk menghimpun data dan informasi secara objektif di lapangan.

Bagaimana Komisi 12 menanggapi pencabutan IUP? Apakah Komisi 12 telah mendapatkan laporan rinci dari kementerian terkait tentang metodologi pengumpulan data objektif yang dijadikan dasar pencabutan IUP ini?

Talk: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto.