Pemerintah Indonesia melalui Kemenag mengusulkan agar pelaksanaan DAM (denda haji) Tamattu, berupa penyembelihan hewan yg biasa dilakukan di tanah suci, dapat dilakukan di tanah air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia. Usulan ini disambut baik oleh Arab Saudi, dengan begitu, pemerintah Saudi dapat mengurangi jumlah petugas penyembelih hewan Dam.

Namun Majelis Ulama Indonesia memiliki pandangan berbeda, bahwa pelaksanaan DAM Tamattu di luar tanah Haram, hukumnya tidak sah. Bagaimana penjelasan lengkapnya.

Wawancara Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa - Prof. Dr. K.H. Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh, S.Ag., Lc., M.A