Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyiapkan kebijakan teknis untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Barito Utara. KPU pusat yakin pilkada ulang di Barito Utara bakal terlaksana, seperti pada umumnya, meskipun harus menggunakan kembali anggaran yang bersumber dari dana daerah. Bagaimana memastikan agar Pilkada ulang selanjutnya bebas Politik uang?

Wawancara Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU - Idham Kholik