Pemerintah dan DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Revisi dimaksud untuk menguatkan media massa mainstream agar tidak tergerus dunia digital. Namun kritik muncul setelah pemerintah mewacanakan, Undang - Undang ini juga memberikan mandat agar KPI mengawasi konten media sosial yang dianggap membatasi kebebasan berespresi.

Wawancara bersama Ketua KPI Provinsi Jakarta, Puji Hartoyo