Musimhaji 2025 telah dimulai dan ribuan jamaah calon haji (JCH) asal Riau mulaidiberangkatkan ke Tanah Suci. Hingga kemarin, total sudah ada sebanyak 1.773jamaah yang telah berangkat ke tanah suci melalui Batam.

GubernurRiau (Gubri), Abdul Wahid bersama seluruh bupati/wali kota di Provinsi Riaumelakukan lawatan ke sejumlah instansi dan kementerian di Jakarta. Kali ini,Abdul Wahid dan rombongan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan untukmendorong pemerintah pusat mengembangkan potensi perikanan dan kelautan diRiau.

GubernurRiau  Abdul Wahid meminta dukungan penuhdari Kementerian Perindustrian untuk mendorong hilirisasi industri di Riau,khususnya sektor sawit dan migas yang menjadi andalan daerah. Hal inidisampaikan Wahid saat audiensi bersama Wakil Menteri Perindustrian RI, FaisolRiza di Jakarta.

GubernurRiau  Abdul Wahid melakukan pertemuandengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti diJakarta.Gubernursecara langsung meminta dukungan pemerintah pusat untuk merevitalisasi sejumlahsekolah yang bangunannya dinilai sudah memprihatinkan

Pemerintah pusatbergerak cepat mengirimkan bantuan ke Provinsi Riau setelah apel gabunganKesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar pada Selasapekan lalu

Penjabat   Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufik OH,melepas 445 Jamaah Calon Haji (JCH) Riau asal Kota Pekanbaru, yang tergabungdalam kloter 03 embarkasi Haji Batam  diAula Asrama Haji Batam

BankIndonesia (BI) Provinsi Riau memproyeksikan gelaran Karya Riau Bertuah 2025 dapatmenjadi motor penggerak UMKM dan ekonomi halal di Sumatera. 

Setelahberlangsung selama tiga hari, Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan atau JamboreKarhutla 2025 di Provinsi Riau resmi ditutup pada Ahad kemarin di Taman HutanRaya, Minas, Kabupaten Siak.

MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), NusronWahid, menyoroti persoalan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengankawasan hutan yang masih banyak terjadi di Riau.

MenteriKehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menegaskan pentingnya koordinasiyang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola kawasan hutansebagai sumber kesejahteraan masyarakat.