Halo Sobat Ghibas Kembali lagi dengan speaker Sidqi Alfarez, kali ini membawakan episode terkait dengan Kasus Temuan Situs Batujaya Dalam Kajian Bernard Lewis (Sejarah Ditemukan Kembali). Penasaran kan, yuk simak aja podcastnya, jangan lupa like and comment. Terima kasih

Halo sobat historian, kembali lagi pada kali ini di Podcast BERPROSES (Beropini Tentang Sejarah). Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Kehidupan Politik Indonesia Pada Masa Orde Baru. Selamat mendengarkan 🌻

Halo sobat historian, kembali lagi pada kali ini di Podcast BERPROSES (Beropini Tentang Sejarah). Pembahasan kita kali ini terkait dengan "Kehidupan Ekonomi Pada Masa Orde Baru." Pada bidang ekonomi di masa orde baru memiliki slogan pembangunan ekonomi yaitu Trilogi Pembangunan. Seiain itu, rencana matangnya dilakukan melalui REPELITA sebagai bentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada konsep pembangunan ekonomi di masa orde baru terdapat 3 periode yaitu  periode pemulihan ekonomi (1966-1973), periode oil boom (1974-1982) dan periode liberalisasi ekonomi (1982-1997). Khususnyapenataan ekonomi melalui program swasembada beras, revolusi hijau, dan industrialisasi. Sumber: Nugroho, W. B., & Sos, S. (2017). Konstelasi Ekonomi, Sosial Dan Politik Di Era Orde Baru*. makalah disampaikan dalam peringatan, 19, 27-28. Udiyana, I. B. G., Pradnyana, I. G. G. O., & Astini, N. N. S. (2008, January). Struktur dan Sistem Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru. In Forum Manajemen.

halo semuanya! kembali lagi di BERPROSES (Beropini Tentang Sejarah) pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Demokrasi Terpimpin di Indonesia sebagai salah satu tugas mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Sejarah dan TI. Selamat mendengarkan~

Halo guys, welcome to BERPROSES (Beropini Tentang Sejarah) Pada episode pertama ini, kami akan membahas mengenai sejarah perpolitikan di Indonesia terutama masa demokrasi liberal atau dikena juga dengan sistem parlementer. Pelaksanaan Demokrasi Liberal yang dijalankan oleh Indonesia sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Demokrasi Liberal yang berlangsung pada tahun 1950 hingga Juli 1959 merupakan waktu di mana partai-partai politik mulai berkiprah (multipartai). Sistem pemerintahan yang dikehendaki pada masa demokrasi liberal menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 adalah sistem parlementer, dimana dalam hal ini kabinet tidak bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tetapi dalam UUDS 1950 bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam istilah yang hidup ketika itu disebut sebagai parlemen. Sehingga lembaga legislatif seperti DPR dan Parlemen memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden maupun menteri-menteri. okey, selanjutnya akan dibahas didalam podcast kami, stay tune terus ya guys, terima kasih