Pembangunan Ibu Kota Nusantara menyimpan sejumlah persoalan. Mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita IKN, membuka tabir kisruhnya pembangunan Ibu Kota Negara. Kelanjutan proyek ambisius Jokowi ini bisa terancam di era pemerintahan baru. - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/enakdibaca untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Penguntitan Jaksa Agung Muda Febrie Adriansyah Oleh personel Detasemen Khusus 88 ditengarai terkait dengan penanganan sejumlah kasus kakap, di antaranya korupsi tata niaga timah. ----------------------- Kunjungi⁠ ⁠s.id/enakdibaca⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Upaya menaikkan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi merupakan bukti nyata komersialisasi pendidikan. Perguruan tinggi kini seolah seperti perusahaan yang harus menghasilkan laba. Lagi-lagi masyarakat yang harus menjadi korban. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Di penghujung masa jabatan, DPR giat bekerja dengan merevisi beberapa Undang-Undang. Namun, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap paling berbahaya. Sebab, berpotensi melemahkan MK hingga melumpuhkan demokrasi. Kunjungi⁠ ⁠s.id/tempo199⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Presiden Joko Widodo disebut-sebut kembali cawe-cawe mendukung menantu dan orang-orang dekatnya maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Demi keberlanjutan dinasti politik. Seperti apa bentuk cawe-cawe kali ini?  ------------ Kunjungi⁠ ⁠s.id/tempo199⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Muncul wacana penambahan kementerian–dari 34 menjadi 40–di kabinet Prabowo Subianto nanti. Langkah ini ditengarai demi mengakomodir koalisi besar pendukung Prabowo, bukan berdasarkan kebutuhan untuk merealisasi janji politiknya ke rakyat. Kabinet yang gemuk menyimpan berbagai risiko yang harus ditanggung republik. - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/tempo199⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Lawan-lawan politik Prabowo yang akhirnya bergabung ke koalisinya, sesungguhnya telah mengkhianati suara pemilihnya. Padahal ketika cara-cara hukum kandas di Mahkamah Konstitusi, perlawanan terhadap kecurangan pemilu bisa dilakukan lewat cara politik. Memang, politik bukan jalan kesempurnaan. Tapi keseimbangan baru setidaknya akan menghukum pelaku kekacauan.  - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/tempo199⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Muruah Mahkamah Konstitusi kian terbenam di era Jokowi. Putusan Mahkamah Konstitusi mementahkan dalil terjadinya dugaan kecurangan pemilu--meskipun ini sudah diprediksi banyak kalangan. Endorsement Jokowi ke Prabowo-Gibran dianggap bukan pelanggaran hukum. Satu-satunya kabar baik dari hasil sidang sengketa pilpres adalah adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda tiga dari delapan hakim konstitusi yang menangani sengketa. Mereka adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Pemerintah merancang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan. Karpet merah untuk ormas itu merupakan bentuk terima kasih Jokowi karena telah mendukungnya. Nahdlatul Ulama sudah mengajukan diri agar bisa mengelola konsesi tambang. Adapun Menteri Luhut dan Menteri Bahlil berbeda pendapat soal pemberian IUP ke ormas. Menurut Tempo, Jokowi sebaiknya berhenti mengakali aturan untuk kepentingan politiknya.  - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Sebagian masyarakat menganggap orang yang bergelar habib punya derajat lebih mulia. Namun, terbongkarnya jual-beli gelar habib menunjukkan kemungkinan bahwa status tersebut bisa diperoleh melalui rekayasa. Fanatisme terhadap “keturunan” nabi patut dikritik. Selain melestarikan sifat rendah diri, hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dalam bahasa Buya Ahmad Syafii Maarif, “mendewa-dewakan keturunan nabi merupakan bentuk perbudakan spiritual”. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message