Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak hasil pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum RI.

Bahkan seluruh saksi PPP di KPU diminta untuk tidak menandatangani hasil pleno KPU sebagai bagian dari penggunaan hak konstitusional partai.Lalu bagaimana langkah politik PPP ke depan? Apakah PPP butuh bantuan dari pihak lain?Saksikan wawancara Zilvia Iskandar bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy dalam SI PALING KONTROVERSI episode ini.