Pada pembahasan awal RUU DKJ, Mendagri Tito Karnavian, menegaskan jika Gubernur DKJ akan dipilih oleh rakyat dan bukan dipilih oleh Presiden. Draft UU juga menyebutkan jika Wapres nantinya akan memimpin Dewan Aglomerasi yang bertugas menjaga harmonisasi dan sinkronisasi antar wilayah di sekitar Ibukota Jakarta.