Republik Indonesia resmi memperoleh West Guinea (sekarang Propinsi Papua Barat dan Propinsi Papua) setelah dilakukan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) atau Act of Free Choice bagi rakyat di kedua propinsi tersebut pada 2 Agustus 1969, berdasarkan New York Agreement antara Indonesia dan Belanda di New York, sesuai salah satu resolusi SU PBB 1962. Resolusi itu berisi ketentuan bahwa otoritas PBB sementara mengambil-alih urusan West New Guinea dari kekuasaan Belanda.
Ditentukan bahwa Pemerintah Indonesia agar menyelenggarakan Pepera (Act of Free Choice) untuk mengetahui apakah rakyat West Guinea ikut Indonesia atau ikut Belanda. Hasil Act of Free Choice itu adalah 1025 orang Papua di West Guinea, yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia secara aklamasi (100%) memilih ikut Indonesia. Atas anjuran pejuang Papua, Frans Kasiepo, wilayah Papua Indonesia itu, setelah Papua dinamakan Irian (Ikut Republik Indonesia Anti Nedherland). Kemudian Pak Harto menyetujui nama Irian Barat menjadi Irian Jaya.
Belakangan para tokoh Papua dari berbagai kalangan menyebut Act of Free Choice itu sebagai Act of Mockery atau Act of No Choice. Alasannya, Pepera itu dilakukan secara sepihak dan 1025 orang itu tidak berhak mewakili jumlah penduduk etnik Melanesia yang menghuni wilayah West Guinea yang berjumlah 800 ribu orang.
Namun Indonesia bersikukuh bahwa West Guinea yang dijajah oleh Belanda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Hindia Belanda sehingga protes semacam itu tidak usah diperhatikan. Apalagi SU PBB telah mengesyahkannya lewat resolusi 2504. Pada 2004 Pemerintah Indonesia kemudian memecah Propinsi Papua menjadi Papua Barat dan Papua, sampai sekarang.

